Friday, March 27, 2009

"Hedge Fund" Akan Diatur: Indonesia Termasuk yang Diuntungkan jika Terlibat Serius

Jumat, 27 Maret 2009 | 05:26 WIB

WASHINGTON, KOMPAS.com - Hedge fund, yang dituduh menjadi pemicu utama krisis keuangan global, segera diatur. Semua transaksi hedge fund yang selama ini spekulatif, gelap, dan liar segera ditertibkan.

Demikian salah satu isi rancangan yang sudah mulai dibicarakan Menkeu AS Timothy Geithner di hadapan Kongres AS, Kamis (26/3), Washington.

RUU itu juga akan mengatur perusahaan sekuritas, termasuk jenis-jenis transaksi yang amat rumit, kompleks, tidak transparan, dan berdaya eksplosif seperti yang terbukti dengan meletusnya krisis ekonomi global terparah sejak Malaise 1929 di AS, julukan bagi depresi besar ekonomi.

Hampir semua dari 8.000 perusahaan hedge fund, julukan kumpulan dana-dana investasi, yang dikelola para manajer (fund manager), bermarkas di Inggris dan AS. Selama kepemimpinan George W Bush di AS dan Tony Blair di Inggris, seruan penertiban hedge fund itu ditepis.

AS di bawah Presiden Barack Obama dan Inggris di bawah kepemimpinan PM Gordon Brown membuat semua upaya pemberantasan itu kini menjadi mungkin. Upaya penertiban segala transaksi keuangan itu akan dibahas dalam pertemuan G-20 di London, 2 April. Indonesia juga terlibat sebagai anggota G-20.

”Pengaturan diperlukan untuk memperbaiki kekacauan yang bermuara dari sektor keuangan. Tujuannya adalah memperbaiki sistem yang terbukti rapuh dan tak memberikan stabilitas. Dalam 18 bulan terakhir, kita telah menghadapi krisis keuangan parah. Karena itu, kita memerlukan peraturan baru,” kata Geithner.

Salah satu penyebab kekacauan sektor keuangan adalah taruhan-taruhan spekulatif di pasar uang dan pasar modal dengan karakter para pelakunya tidak diketahui. Hal ini dimungkinkan karena ada negara-negara seperti Singapura, Hongkong, Swiss, Austria, dan negara-negara lain yang dijuluki off-shore centers, atau safe haven, memberi perlindungan. Hal ini telah menjadi sorotan utama PM Brown.

Salah satu contohnya adalah tindakan spekulatif para hedge fund yang mendorong naik atau turunnya harga-harga komoditas. Contoh lainnya adalah transaksi hedge fund yang tidak saja ingin meraih untung, tetapi juga bermaksud menelan dana investor dengan berbagai tipu muslihat.

Demi kepentingan negara

Hal ini sering diingatkan George Soros, juga pemilik hedge fund. Indonesia juga termasuk menjadi sasaran dari para pemangsa, yang membuat sejumlah pihak sering tidak bisa menjelaskan mengapa harga saham atau kurs rupiah mendadak naik atau anjlok.

Kepala Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal Badan Kebijakan Fiskal Depkeu Freddy Rickson Saragih mengatakan, keseriusan global soal pengaturan sektor keuangan itu jelas sangat menguntungkan Indonesia.
Risiko instabilitas akibat gejolak di sektor keuangan akan berkurang. Freddy menambahkan, Indonesia sebagai anggota G-20 bisa menimba ilmu soal peraturan sektor keuangan global. Aspek lain yang membuat Indonesia untung adalah posisi sebagai anggota G-20 yang membuat Indonesia masuk dalam kelompok pemilik modal besar di dunia. G-20, terdiri dari 20 negara, pemilik aktivitas ekonomi dunia sebesar 80 persen.

Di sisi lain, kata Freddy, sebagai anggota G-20 Indonesia memang harus terpanggil dan terlibat untuk menata sektor keuangannya. ”Jika tidak, kita berisiko untuk dikeluarkan dari G-20. Namun, jangan melihat risiko itu. Lihatlah manfaat dari penataan sektor keuangan yang memberi jaminan kestabilan,” kata Freddy.
Dia menambahkan, penataan dan kestabilan sektor keuangan akan membuat Indonesia diminati para investor.

”Negara butuh pembiayaan pembangunan dengan dana-dana investasi berjangka panjang. Bagaimana hal ini bisa kita raih jika sektor keuangan tidak ditata? Untuk itu, kita membutuhkan sistem yang memberi jaminan dan rasa aman bagi para pemilik modal,” kata Freddy. (REUTERS/AP/AFP/MON)

Kompas

- Muhammad Idham Azhari

No comments: